Front Pembebasan Nasional Moro | |
---|---|
![]() ![]() Bendera dan logo MNLF | |
Pemimpin | dipersengketakan sejak 1996 – Nur Misuari (MNLF), Alvarez Isnaji (kelompok Isnaji), Habib Mujahab Hashim (MNLF-ICC), Hadja Bainon Karon (Komite Wanita MNLF), Dimas Pundato (MNLF-RG), Muslimin Sema (EC-15), Hatimil Hassan (EC-15) and Abul Khayr Alonto (MNLF)[1] |
Waktu operasi | 21 Oktober 1972 – 2 September 1996 (Sebagai kelompok separatis)[2] 2 September 1996 – sekarang (Sebagai organisasi politik) |
Markas | Sulu |
Ideologi | Penentuan nasib sendiri Bangsamoro Egalitarianisme |
Sekutu | ![]() ![]() |
Lawan | ![]() ![]() |
Pertempuran dan perang | Konflik Moro |
Situs web | mnlfnet |
Front Pembebasan Nasional Moro (bahasa Inggris: Moro National Liberation Front, disingkat MNLF) adalah sebuah organisasi politik sekesionis di Filipina yang didirikan pada 1972.[1][5] Kelompok tersebut mualanya adalah sebuah grup pecahan dari Gerakan Kemerdekaan Muslim.[1] MNLF merupakan salah satu organisasi utama dari golongan separatis Moro selama sekitar dua dekade dari 1970an.[1] Kelompok tersebut berjuang demi kemerdekaan Bangsamoro yang meliputi wilayah Mindanao, Palawan dan Sulu.[6]
Pada 1996, MNLF menandatangani sebuah perjanjian damai dengan pemerintah Filipina dengan kesepakatan untuk membuat Kawasan Otonomi Muslim Mindanao, sebuah kawasan yang terdiri dari dua provinsi daratan utama dan tiga provinsi pulau di mana penduduk yang didominasi Muslim menikmati pemerintahan sendiri.[7] Nur Misuari diangkat sebagai gubernur kawasan tersebut namun masa jabatannya berakhir dalam kekerasan ketika ia memimpin pemberontakan yang gagal melawan pemerintah Filipina pada November 2001,[7] dan melarikan diri ke Sabah sebelum dikembalikan ke Filipina oleh otoritas Malaysia.[1][8][9]
MNLF secara internasional diakui oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Uni Parlementer Negara-Negara Anggota-nya.[10] Sejak 1977, MNLF telah menjadi anggota pengamat OKI.[11] Pada 30 Januari 2012, MNLF menjadi anggota pengamat Uni Parlementer Kerja Sama Islam, pada saat sesi global UPKI ke-7 yang diadakan di Palembang, Indonesia.[12]
Malaysia's Inspector-General of Police Norian Mai said Mr Misuari and six of his followers were arrested at 3.30 am on Saturday (1930 GMT Friday) on Jampiras island off Sabah state. Manila had ordered his arrest on charges of instigating a rebellion after the government suspended his governorship of an autonomous Muslim region in Mindanao, the ARMM. Although the Philippines has no extradition treaty with Malaysia, the authorities have already made clear that they intend to hand Mr Misuari over to the authorities in Manila as soon as possible. Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad had said before the arrest that, although his country had provided support to the rebel group in the past in its bid for autonomy, Mr Misuari had not used his powers correctly. "Therefore, we no long feel responsible to provide him with any assistance," he said.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama AsiaTimes_2013
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search